Palembang –zonanusantara.my.id-Forum Komite SMA dan SMK Sumatera Selatan (FK-S4) angkat bicara terkait beredarnya opini yang menyebut pembentukan forum tersebut sebagai upaya melegalkan pungutan komite sekolah.
Dalam konferensi pers yang digelar di Pempek Mama Musi Cabang Kapten A. Rivai, Palembang, Jumat (13/2/2026), pengurus FK-S4 menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan menyesatkan.
Ketua FK-S4, M. Ruben Alkatiri, SH Didampingi Sekretaris Ardiansyah menegaskan bahwa dalam pertemuan pembentukan forum pada 11 Februari 2026 tidak pernah ada agenda atau pembahasan terkait legalisasi pungutan.
“Isu yang berkembang seolah-olah forum ini dibentuk untuk membenarkan pungutan itu tidak benar. Tidak ada pembahasan ke arah sana dalam rapat pembentukan,” ujar Ruben kepada awak media.
Menurutnya, FK-S4 lahir dari inisiatif sejumlah komite SMA dan SMK di Sumatera Selatan yang merasa perlu memiliki wadah komunikasi dan koordinasi bersama. Forum ini, kata dia, ditujukan untuk menyamakan persepsi dalam menjalankan fungsi komite sekolah agar tetap berada dalam koridor aturan.
Ruben juga membantah anggapan bahwa forum tersebut dibentuk atas arahan atau inisiatif Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Selatan. Ia menekankan, FK-S4 murni merupakan gagasan para komite sekolah yang ingin memperkuat peran pengawasan dan pendampingan.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan dan program komite sekolah sejalan dengan regulasi yang berlaku, baik aturan dari pemerintah pusat maupun kebijakan daerah,” jelasnya.
Terkait kekhawatiran adanya beban tambahan bagi orang tua siswa melalui biaya operasional forum, Sekretaris FK-S4 Ardi menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan apa pun mengenai pungutan. Forum, lanjutnya, masih dalam tahap penyusunan struktur organisasi serta perumusan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
“Belum ada pembahasan ataupun penetapan iuran. Jadi kalau sudah disimpulkan akan membebani orang tua, itu asumsi yang terlalu jauh,” kata Ardi.
FK-S4 juga menanggapi tudingan yang menyebut forum tersebut sebagai ‘tameng’ bagi komite sekolah untuk bebas menarik pungutan. Menurut mereka, narasi tersebut tidak didukung fakta yang jelas. Meski menghargai kebebasan berpendapat, FK-S4 menyatakan tidak menutup kemungkinan mengambil langkah hukum jika tuduhan tanpa dasar terus disebarluaskan.
Dalam kesempatan itu, pengurus FK-S4 berharap klarifikasi yang disampaikan dapat meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka menegaskan komitmen forum untuk mendorong tata kelola komite sekolah yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami ingin forum ini menjadi ruang pembinaan dan penguatan, bukan sebaliknya. Semua tetap harus patuh pada aturan
Editor Ari Putra
