MUARA Enim.zonanusantara.my.id
Kasus dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) kembali menjadi sorotan. Kali ini, kasus terjadi di Desa Karang Endah Selatan, kec.gelumbang di mana masyarakat merasa kecewa dan bingung atas mekanisme penyaluran yang dinilai tidak transparan dan tidak adil.
Dalam pertemuan atau rapat pembahasan bantuan yang sebelumnya dilaksanakan, tercatat ada 10 nama warga yang disepakati untuk menerima bantuan tersebut. Namun, realita di lapangan menunjukkan fakta yang berbeda.
Dari 10 orang yang seharusnya menerima, 2 warga hingga saat ini belum juga mendapatkan haknya. Ironisnya, justru ada 2 warga lain yang tidak hadir dan tidak tercantum dalam daftar rapat, malah berhasil mendapatkan bantuan PKH sosial tersebut.
Ketika dikonfirmasi oleh awak media, di hari Kamis tanggal 23.afril pihak operator desa hanya mengakui bahwa bantuan disalurkan kepada 9 orang. Jawaban ini semakin menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat. Jika yang menerima hanya 9 orang, lalu di mana posisi 2 warga yang seharusnya berhak namun justru tidak mendapatkan apa-apa?
Muncul dugaan kuat telah terjadi pergantian nama atau manipulasi data penerima manfaat.
Kasus ini kembali menambah daftar panjang dugaan penyimpangan di tingkat desa. Padahal, perangkat desa seharusnya menjadi ujung tombak pelayanan yang menjunjung tinggi transparansi dan keadilan.
Jika dugaan ini terbukti kebenarannya, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan dan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat.
Saat ini, sorotan publik tertuju pada aparat penegak hukum dan pengawas terkait untuk segera menelusuri fakta sebenarnya. Masyarakat menuntut kejelasan:
apakah ini sekadar isu yang tidak berdasar, atau memang menjadi bukti nyata buruknya tata kelola administrasi di desa karang Endah selatan
Red
